Ketua Majelis Komisioner, Agus Wijayanto menjelaskan bahwa, sesuai ketentuan hukum acara, mediasi dapat ditempuh apabila informasi yang diminta dinyatakan terbuka oleh Termohon.
Sementara itu, Anggota Majelis Komisioner, Harry Ara Hutabarat memberikan apresiasi kepada Pemohon karena telah menggunakan hak akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Ia juga mengapresiasi kehadiran Termohon yang telah menunjukkan surat kuasa resmi dalam persidangan.
“Kami menghargai Pemohon yang menggunakan haknya sesuai UU KIP. Namun, kami ingin mengetahui apa tujuan dan manfaat permohonan informasi ini terhadap kepentingan sosial atau penelitian,” ujar Harry.
Pemohon menjelaskan bahwa, permohonan didasarkan pada Peraturan KPU. Sebagai peneliti, ia membutuhkan data otentik untuk mendukung validitas riset ilmiah yang terindeks Scopus.
