Dalam permohonannya, Pemohon Bonatua Silalahi meminta informasi terkait ijazah terakhir Presiden Joko Widodo saat pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta, beserta dokumen persyaratannya. Menurut Pemohon, informasi tersebut diperlukan untuk kepentingan penelitian ilmiah dan publikasi akademik.
Sementara itu, pihak Termohon melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjelaskan bahwa, informasi yang diminta tidak berada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.
“Permohonan tersebut telah kami tanggapi melalui surat dan email, serta telah dijelaskan bahwa informasi berada dalam kewenangan KPU,” ujar perwakilan Termohon.
Menanggapi hal tersebut, Majelis Komisioner menelaah kronologi permohonan, tanggapan PPID, serta keberatan yang diajukan Pemohon.
