“Jika terdapat kekeliruan dalam putusan MK, maka DPR memiliki kewajiban untuk memperbaiki regulasi yang ada,” tandasnya.
Ditegaskannya, Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dianggap keliru oleh DPR. Pasalnya, MK telah mengubah norma hukum dari undang-undang Pilkada dengan menciptakan norma hukum baru, yang seharusnya menjadi kewenangan DPR sebagai pembentuk undang-undang.
“Dengan demikian, adalah sah bagi DPR untuk melakukan perbaikan terhadap norma hukum dalam undang-undang yang telah diubah oleh MK,” pungkasnya. (Red).
Page 2 of 2
