Karena itu, penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di Papua tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum dan administratif, tetapi harus dibangun melalui dialog, transparansi, partisipasi masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Ia mengingatkan agar pembangunan tidak hanya menghadirkan investor dan modal besar, tetapi juga memberikan ruang yang luas bagi masyarakat Papua untuk menjadi pelaku utama pembangunan melalui pendidikan, peningkatan keterampilan, kesempatan kerja, serta penguatan ekonomi lokal.
“Pembangunan nasional tidak boleh dipersepsikan hanya menguntungkan kelompok pemodal besar. Negara harus memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Papua sebagai bagian dari kepentingan nasional,” ujarnya.
