KAB. BANDUNG || bedanews.news — Ketua Umum PWI Pusat, Atal Depari, merasa keberatan dengan munculnya organisasi-organisasi baru yang hampir menyerupai PWI. Sebab hal itu bisa merusak eksistensi organisasi termasuk wartawan-wartawannya.
PWI itu, Atar menambahkan, merupakan wadah bagi wartawan berkemampuan yang sudah di uji kompetensinya dan bisa dipertanggungjawabkan tulisannya. Termasuk medianya sudah berbadan hukum.
“Ini bermunculan organisasi-organisasi wartawan baru, dan ketua umumnya belum jelas kemampuannya juga kompetensinya. Wajar kalau saya ingin melihat tulisannya, kalau perlu barengan membuat berita,” katanya saat acara puncak HPN di Glamping Rancabali, Kamis 24 Maret 2022.
Ia mengaku sangat prihatin dengan kenyataan tersebut, karena banyak orang memanfaatkan kemudahan Undang Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 hanya untuk kepentingan sepihak tanpa mematuhi aturan yang diimplementasikan dalam Kode Etik Jurnalis (KEJ).
Sementara Ketua PWI Provinsi Jawa Barat, Hilman Hidayat, bahwa media di Indonesia banyak dituntut oleh media luar negeri karana pengambilan poto atau konten video tanpa izin. Biasanya menjadi sasaran adalah para potografer yang sering mempertanyakan masalah tersebut.
Kalau pun memang membutuhkan, lanjutnya, semestinya dicantumkan linknya, atau nama medianya. Sehingga pembuat konten tidak merasa dirugikan bahkan mrndapatkan keuntungan dari publikasi itu.
“Untuk itu kami merencanakan pembinaan dengan mensosialisasikan batas-batas agar tidak lagi terjadi pengambilan konten-konten tanpa izin,” ujar Hilman.
Solusinya untuk menghindari tuntutan media lain, ia mengemukakan, dengan meminta izin walau pun gambar tersebut atau video itu di ambil dari internet.***
