DEMAK || Bedanews.com — Rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa perlu dikaji secara menyeluruh agar upaya melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir rob tidak menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan, perekonomian masyarakat dan keberlangsungan pendidikan anak-anak pesisir.
Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Demak, Noor Salim, S.Pdi., Gr., C.PLA, menyoroti pentingnya mengantisipasi berbagai dampak pembangunan infrastruktur pesisir tersebut. Pandangan itu mengemuka yang diangkat pada forum Daring *Rembuk Bintoro* yang membahas perlunya pembelajaran dari pembangunan Tol Sayung–Demak dalam menyikapi rencana pembangunan tanggul laut raksasa, yang diadakan Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN), Minggu (11/10/2026).
Diskusi yang digelar secara daring pada pukul 19.30–21.00 WIB mengundang seluruh masyarakat Demak dimanapun berada, juga Perantauan dan umum.
Menurut perspektif yang diangkat dalam materi tersebut, pembangunan infrastruktur berskala besar tidak cukup hanya berorientasi pada perlindungan wilayah. Perencanaan juga harus memperhitungkan kondisi lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta akses terhadap layanan pendidikan.
Pembangunan Giant Sea Wall memang diarahkan untuk menghadapi persoalan pesisir, termasuk banjir rob. Namun, efektivitasnya perlu didukung kajian berbasis data, perencanaan matang, dan langkah antisipasi terhadap potensi dampak yang mungkin muncul.
*Lingkungan Pesisir Perlu Dilindungi*
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah, kemungkinan terganggunya aliran air dan kualitas perairan apabila sistem tanggul tidak dirancang dengan mempertimbangkan kondisi sungai, drainase, serta pencemaran dari daratan.
Materi Rembuk Bintoro menyoroti risiko penumpukan pencemaran air sungai di wilayah tertentu apabila aliran air terhambat atau terperangkap oleh sistem tanggul. Karena itu, diperlukan kajian hidrologi dan lingkungan yang komprehensif untuk mengidentifikasi risiko sekaligus merumuskan langkah pencegahannya.
Perubahan kondisi perairan juga perlu dicermati karena berpotensi memengaruhi ekosistem pesisir, termasuk hutan mangrove dan habitat biota laut.
Pengalaman pembangunan infrastruktur sebelumnya, termasuk Tol Sayung–Demak, perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat perencanaan. Evaluasi tersebut penting agar pembangunan berikutnya dapat mengantisipasi persoalan yang telah teridentifikasi tanpa mengabaikan manfaat yang ingin dicapai.
*Nasib Nelayan Jangan Terabaikan*
Selain lingkungan, keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir menjadi aspek penting yang perlu diperhitungkan.
Nelayan yang menggantungkan penghidupan pada hasil laut berpotensi menghadapi perubahan akses menuju lokasi penangkapan ikan akibat perubahan kondisi perairan maupun tata ruang pesisir. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya operasional dan memengaruhi pendapatan keluarga nelayan.
Oleh karena itu, perencanaan Giant Sea Wall perlu disertai kajian sosial ekonomi untuk memetakan masyarakat yang berpotensi terdampak, pola mata pencaharian, serta perubahan akses terhadap sumber daya perikanan.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan program perlindungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir agar pembangunan tidak menambah beban kelompok yang selama ini bergantung pada sektor perikanan.
*Pendidikan Anak Pesisir Menjadi Perhatian*
Sebagai Ketua PGSI Kabupaten Demak, Noor Salim turut membawa perspektif pendidikan dalam pembahasan persoalan pesisir.
Pembangunan infrastruktur yang mengubah jalur mobilitas masyarakat berpotensi memengaruhi akses siswa dari desa-desa pesisir menuju sekolah. Perubahan jarak tempuh, keterbatasan transportasi, maupun kemungkinan relokasi permukiman perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan.
Di sisi lain, apabila pembangunan berdampak terhadap mata pencaharian orang tua, tekanan ekonomi keluarga juga berpotensi mengganggu keberlanjutan pendidikan anak-anak.
Karena itu, kepentingan pendidikan harus menjadi bagian dari kajian dampak sosial pembangunan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan akses transportasi, fasilitas pendidikan yang memadai, dan dukungan bagi keluarga rentan agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar akibat perubahan kondisi lingkungan dan ekonomi.
Perencanaan relokasi, apabila diperlukan, juga harus memperhatikan jarak menuju sekolah dan keberlanjutan layanan pendidikan bagi anak-anak di wilayah terdampak.
*Dorong Kajian Terbuka dan Pelibatan Masyarakat*
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan perlindungan pesisir, pelestarian lingkungan, penguatan ekonomi rakyat, dan pemenuhan hak pendidikan.
Kajian lingkungan harus dilakukan secara transparan dan melibatkan para ahli sesuai bidangnya. Pemerintah juga perlu membuka ruang dialog bagi nelayan, petani, tenaga pendidik, akademisi, serta masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.
Pelibatan masyarakat menjadi penting agar kebijakan yang diambil tidak hanya didasarkan pada perencanaan teknis, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan warga di lapangan.
Selain itu, mekanisme pemantauan dampak perlu disiapkan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan melakukan perbaikan apabila ditemukan persoalan.
Melalui forum Rembuk Bintoro, pembahasan mengenai Giant Sea Wall diharapkan berkembang menjadi ruang dialog yang konstruktif untuk mencari solusi bagi persoalan pesisir Demak.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari berdirinya infrastruktur pelindung pantai, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kualitas lingkungan, mempertahankan penghidupan masyarakat, dan memastikan anak-anak pesisir tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.
Pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya melindungi wilayah dari ancaman alam, melainkan juga memastikan masyarakat, lingkungan dan generasi mendatang tetap memiliki masa depan yang lebih baik. (Red).
