HeadlineHukum

Ketua Pengadilan Negeri Bandung Tandatanganan Pakta Integritas

BANDUNG, BEDAnews – Pengadilan Negeri Bandung telah mencanangkan komitmen ulang untuk membangun zona integritas dalam mewujudkan lingkungan wilayah bebas korupsi khususnya dilingkungan Pengadilan Negeri Bandung.

Ini adalah komitmen kita bersama bagi insan peradilan dalam berkomitmen untuk tidak melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan SOP yang bisa menimbulkan terjadinya gratifikasi atau korupsi.

Hal itu dikemukakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Edison. M. SH., MH saat penandatanganan pakta integritas yang berlangsung di ruang utama PN Bandung Selasa 28/1/2020.

Menurut Edison Pengadilan Negeri Bandung telah mendapat apresiasi dan penganugerahan Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK). Hal yang patut dibanggakan atas raihan WBK tersebut  Edison juga mengajak kepada seluruh staf dan karyawan PN Bandung agar bisa memberantas dan mencegah korupsi.  

PN Bandung sejak tahun 2010 sudah mencanangkan reformasi birokrasi dan itu dilakukan melalui penataan tiga jalur, yaitu mengatur tata laksana organisasi, melakukan perbaikan sistem dan proses bisnis dan juga memperbaiki kompetensi dan profesionalisme integritas sumber daya manusianya. 

Dengan ketiga hal tersebut harus dilakukan pendekatan sistem dan manajemen kinerja berdasarkan balance scorecard dan menjalankan organisasi.  

“Tujuannya untuk membangun public trust dan membangun pelayanan yang lebih baik, berkualitas, dan amanah, sesuai dengan visi kita yakni menjadi badan peradilan yang agung, dalam tatanan negara yang demokratis, berkeadilan dan sejahtera.” tutur Edison.  

Pengadilan saat ini bukanlah sesuatu yang menakutkan, tapi memberi layanan bagi para pencari keadilan dengan Senyum, Sapa dan Salam (3S).

Dengan komitmen raihan WBK, selanjutnya Pengadilan Negeri Bandung menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK).  

Pada kesempatan ini Edison mengajak untuk perkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pancasila. 

Selanjutnya Edison mengingatkan bagi para wajib LHKPN, baik Hakim, Panitera Pengganti maupun Pegawai lainnya agar segera melaporkan kekayaannya sebelum tanggal 31 Januari 2020 sehingga ketaatan Pengadilan Negeri Bandung dalam LHKPN bisa mencapai target 100%. (boed)

Selanjutnya

Related Articles

Back to top button
Close