Oleh karenanya, Politisi dari fraksi PKS ini berharap, agar para penegak hukum untuk bersikap bijak, dengan tidak langsung bertindak. Namun terlebih dahulu diperiksa dengan seksama berita tersebut, disertai dengan pengumpulan bukti-bukti yang jelas, apakah berita dalam surat kaleng tersebut benar atau tidak. Serta apakah benar terjadi pelanggaran hukum dan adanya unsur pidana di dalamnya.
“Tolong, jangan belum terbukti sudah tersebar dimana-mana. Ini kan nantinya akan merugikan orang tersebut. Pembuktian saja lebih dulu, tidak ada kekebalan anggota DPR jika melakukan pidana. Tapi tentu harus ada bukti-bukti yang kuat,” tegas Adang didampingi oleh anggota MKD DPR RI, M. FAdholi. (Ayu).
Page 2 of 2
