Selain itu, ia juga menyinggung masalah keterbatasan sumber daya manusia akibat banyaknya pegawai yang pensiun setiap tahun, sementara rekrutmen baru belum mencukupi. Karena itu, perpanjangan usia pensiun bagi panitera dan pejabat fungsional lain disebut menjadi salah satu solusi yang sedang diperjuangkan.
Tidak hanya hakim dan panitera, Sunarto menegaskan bahwa, perhatian MA juga diberikan kepada pegawai kesekretariatan. Menurutnya, tunjangan kinerja bagi jabatan kesekretariatan perlu disesuaikan dengan standar Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.
“Perjuangan ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi kepentingan seluruh aparatur peradilan agar dapat bekerja lebih tenang dan fokus pada pelayanan hukum,” kata Sunarto. (Red).
