JAKARTA || Bedanews.com – Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Prof Sunarto, menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik judicial corruption di lingkungan peradilan. Hal itu disampaikan dalam pembinaan aparatur peradilan di Pengadilan Tinggi Medan, Kamis (28/8).
Sunarto menyatakan, praktik pelayanan peradilan yang bersifat transaksional tidak boleh lagi terjadi. Ia bahkan menekankan tidak akan ragu memberhentikan aparat peradilan yang terbukti melakukan pelanggaran etik maupun korupsi.
“Kalau masih ada aparatur peradilan yang terlibat praktik transaksional, saya tidak akan punya rasa iba sedikit pun untuk memberhentikan,” tegas Sunarto.
Menurutnya, akar persoalan judicial corruption dapat terjadi karena tiga faktor, yaitu kebutuhan yang belum terpenuhi, adanya kesempatan, serta karakter pribadi yang serakah. Untuk itu, Mahkamah Agung berkomitmen meningkatkan kesejahteraan aparatur guna menutup celah terjadinya praktik korupsi.
