Maka Ia mengajak untuk bekerja bersama, bahwa angka kemiskinan nasional itu disumbang oleh angka kemiskinan provinsi. Begitu pula angka kemiskinan provinsi, disumbang oleh kabupaten/kota. Ia sepakat dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, bahwa program pemerintah provinsi harus selaras dengan program kabupaten/kota. Program kabupaten/kota harus selaras dengan program provinsi. Sehingga 7 angka indikator kesejahteraan masyarakat bisa naik.
Diceritakan Firli, ada suatu daerah di Sumatera Selatan memiliki PAD tertinggi senilai Rp3,1 triliun, tapi angka kemiskinannya sampai hampir 20,19%. Saat itu dirinya masih bertugas sebagai kapolda, lalu Ia panggil bupatinya. Terus, ada juga walikota lain.
“Nah, ini tolong Pak Ridwan Kamil, di daerah-daerah, bupati/walikota yang tidak mencapai sasaran ini, ditegur ya pak, supaya Jawa Barat bisa sama-sama sejahtera lengkap dengan kabupaten/kota, kecamatan desa,” saran Firli.
