“Jangan mempersulit izin investasi, apalagi kalau saat mau keluarkan izin, ada fee. Harus bayar fee perizinan. Nanti bisa ditangkap KPK. Padahal kalau bupati, walikota, gubernur memberikan izin untuk iklim izin usaha, untuk kegiatan usaha para investor, manfaatnya besar buat masyarakat. Bisa menekan pengangguran karena banyak orang kerja. Bisa mengurangi angka kemiskinan karena orang dapat gaji. Juga dapat meningkatkan PAD,” terangnya.
Firli sampaikan agar pemerintah daerah jangan berhitung lalu mempersulit izin supaya dapat uang sehingga eksesnya investasi tidak bisa jalan. Padahal, investasi itu bisa dipakai meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan.
Atas dasar itu, Firli mengingatkan kembali kepada Ridwan Kamil serta setidaknya ada 7 Pekerjaan Rumah untuk bupati dan walikota apa yang telah ia sampaikan dan kemukakan.
