Ia juga menilai, rakyat seolah dianggap sudah terwakili sepenuhnya oleh anggota DPR/DPRD.
Sistem tersebut, kata Harry, membuat fraksi menjadi penentu arah demokrasi di semua tingkatan.
Ia berpandangan, jika fraksi hanya menjadi tempat berhimpun anggota dewan dan tidak berperan sebagai alat kelengkapan, anggota parlemen akan lebih leluasa menyuarakan aspirasi publik.
Mereka tidak lagi dibayangi pemanggilan fraksi untuk klarifikasi, atau bahkan Pergantian Antar Waktu (PAW), hanya karena perbedaan sikap politik dalam menjalankan tugas.
“Saatnya mahasiswa menyuarakan kritik terhadap sistem ini di parlemen seluruh tingkatan dan wilayah di Indonesia. Ini akan sangat berarti dan berdampak positif bagi demokrasi yang substantif,” ujarnya.
Page 3 of 4
