“Rapat sampai keputusan di AKD menyangkut hidup warga Jakarta sehari-hari. Wajar kalau masyarakat ingin tahu. Itu hak, bukan tuntutan berlebihan,” ujar Harry, Kamis (1/10/2026).
Harry menambahkan, check and balance terhadap pemerintah daerah hanya berjalan jika prosesnya terbuka.
“Fraksi memang bagian dari partai, tetapi anggota dewan yang duduk di AKD dipilih rakyat. Mereka memperjuangkan aspirasi warga, bukan sekadar menjalankan tugas partai,” katanya.
Ia juga menilai, kuatnya peran fraksi membuat anggota parlemen di tingkat pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota cenderung melihat arah kebijakan partai lebih dulu.
Akibatnya, menurut dia, arahan partai berisiko lebih diprioritaskan daripada kebutuhan dan aspirasi publik.
Page 2 of 4
