Bandung, BEDAnews
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kab. Cianjur, nyusup menjadi Pengurus DPD Demokrat Jawa Barat dan duduk sebagai Wakil Bendahara V DPD Demokrat Jawa Barat. Demikian diungkapkan salah seorang fungsionaris Partai Demokrat Jawa Barat yang minta tidak disebutkan jatidirinya, Kepada Bedanews di Bandung, Selasa (13/11).
Dikatakan sumber tersebut, dalam SK Kepengurusan DPD Demokrat Jawa Barat yang ditandatangani Ketua Umum DPP Anas Urbaningrum dan Seketeris Edhie Baskoro Yudhoyono tertanggal 10 Nopember 2012, muncul nama baru dalam jajaran kepengurusan DPD Demokrat Jabar yakni Irvan Rivano Mohtar.
Bukan hanya baru dalam kepengurusan, tapi di aktivitas keanggotaan partai Demokrat juga baru, ungkap sumber tersebut. Irvan Rivano Muhtar yang merupakan putra Bupati Cianjur Cecep Muhtar ini, ternyata masih menjabat sebagai Wakil Ketua IX DPC PPP Kab. Cianjur. Di khawatirkan dengan tercantumnya nama Irvan Rivano Muhtar dalam kepengurusan DPD Partai Demokrat Jabar, jangan-jangan hanya untuk berlindung, ujarnya.
“Meskipun berpindahnya seorang kader partai ke partai lain itu merupakan hak politik yang bersangkutan, tapi dalam etika politik, bila seorang ingin pindah ke partai lain, dia harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari partai sebelumnya, sebelum masuk ke Partai lain,” katanya.
Sementara ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Sekretaris DPW PPP Jawa Barat Drs. H. Yusuf Puadz saat ditemui di Komisi A DPRD Jabar, sampai siang tadi Selasa (13/11) dirinya mengaku tidak mengetahui kalau Irvan Rivano Muhtar sudah pindah ke Demokrat. Karena menurutnya, sampai saat ini DPW PPP Jabar belum menerima tembusan surat pengunduran diri Irvan, baik secara pribadi maupun dari pengurus DPC PPP Cianjur.
Dengan telah berpindahnya Irvan dari PPP ke Demokrat, dia telah mengkhianati konsituen dan masyarakat yang telah memilihnya. Untuk itu PPP akan secepatnya memecat Irvan dari keanggotaan dan jabatan di PPP dan dari anggota DPRD Kab Cianjur, ujar Yusuf. “Irvan menjadi anggota DPRD Kab Cianjur diusung oleh PPP, seharusnya dia paham etika berpolitik,” tegasnya.
Sumber juga menyatakan, pada prinsipnya Partai Demokrat tidak menolak seseorang ingin menjadi kader Demokrat, asalkan sesuai dengan peraturan Parpol. “Sebagai kader, saya tidak setuju ada kader baru yang masuk ke Demokrat tapi ternyata masih tercatat sebagai kader partai lain. Apalagi langsung duduk sebagai pengurus DPD,” katanya.
Hal ini lanjut sumber, tentunya akan berdampak negative terhadap tatanan partai politik dan membuat kecemburuan kader yang telah berjuang untuk membesarkan partai Demokrat. (her)
