BANDUNG, BEDAnews
Dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD), beberapa BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) provinsi Jawa Barat mendapat teguran dari Ketua DPRD Jawa Barat, dalam rapat kerja Pimpinan DPRD Jabar dan dihadiri Kepala Biro Administrasi Perekonomian (Adrek), Taufik, BS, yang berlangsung di ruang Ketua DPRD Jawa Barat, Jl. Diponegoro Bandung.
Ketua DPRD JABAR Irfan Suryanagara memberikan catatan serta teguran kepada beberapa BUMD yang dinilai tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, padahal terhadap BUMD tersebut telah diberikan suntikan dana dari APBD.
Dalam Rapat Kerja yang dihadiri Wakil Ketua Ruddy Harsatanaya, Uu Rukmana dan Komaruddin Thaher itu, ditegaskan Irfan, selain sebagai evaluasi terhadap kinerja BUMD, raker juga dalam rangka mencari masukan serta mencari jalan keluar terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi BUMD Jabar. "Mari kita bersama-sama mencari penyelesaian agar kinerja BUMD kita ini dapat lebih meningkat di masa yang akan datang," katanya.
Sementara Kepala Biro Adrek, Taufik menjelasankan kinerja beberapa BUMD sudah mencapai target yang telah ditetapkan, namun Taufik tidak memungkiri adanya BUMD yang kinerjanya tidak sesuai dengan target dan belum bisa memberikan kontribusi terhadap PAD.
"Untuk program kerja 2013 rencananya kami akan mengajukan Perda terkait merger BUMD serta perubahan badan hukum BUMD. Kami juga akan mengajukan usulan Perda pembentukan BUMD baru terkait pengelolaan bandara dan aerocity Bandara Kertajati Majalengka," tutur Taufik seraya menambahkan perlunya aturan terkait alternatif pendanaan untuk proyek-proyek besar yang nantinya bisa menghasilkan return untuk daerah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD mengatakan untuk BUMD yang memang kinerjanya kurang dan tidak mampu memberikan kontribusi kepada PAD, sebaiknya dibubarkan saja. “BUMD seharusnya fokus pada potensi-potensi yang dimiliki daerah dan bisa menghasilkan,” tegasnya.
Dalam rapat-rapat kerja Komisi C dengan mitra kerjanya sering didapat kesimpulan perlunya suatu badan atau lembaga tersendiri yang memberikan pembinaan dan pengawasan kepada BUMD yang langsung bertanggungjawab kepada Gubernur.
Hal yang sama dikemukakan Wakil Ketua DPRD Ruddy Harsatanaya. Menurutnya dengan kian besar dan banyaknya BUMD yang dimiliki oleh Jawa Barat, memang harus ada lembaga khusus tersendiri untuk mengawasi BUMD.
Dari hasil rapat tersebut, Ketua DPRD mengungkapkan pihaknya akan melakukan kajian dan analisis terhadap semua data dan informasi yang disampaikan oleh BUMD dengan melibatkan staf ahli dari beberapa perguruan tinggi di Bandung. "Masukan dari staf ahli penting agar kami bisa melihat mana BUMD yang kinerjanya memang bagus dan mana yang tidak, sehingga kami bisa mengambil kebijakan yang benar-benar tepat untuk BUMD tersebut". (hermanto)
