Ciamis, BEDAnews
Saat ini DPRD Jawa Barat telah memberlakukan pemerataan anggaran APBD bagi daerah Kabupaten Kota di Jabar, berbeda dengan dahulu ada daerah yang hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp. 13,5 Miliiar saja, saat ini semuanya telah dilakukan pemerataan anggaran, sehingga tidak ada alasan untuk memerdekakan diri memisahkan dari Jawa Barat membentuk provinsi baru.
Demikian ditegaskan Ketua DPRD Jawa Barat, Irfan Suryanagara dihadapan Tokoh masyarakat Kabupaten Ciamis saat melaksanakan Hearing dan dialog Ketua DPRD Jabar bersama tokoh masyarakat dan alim ulama Ciamis, Minggu (15/7).
Kegiatan tersebut dihadiri Wagub Jabar Dede Yusuf, anggota DPRD Jabar dapil X (Kab Ciamis Banjar, Kuningan), diantaranya E.A Darojat, Irwan Koesdiantoro, Sobikin, Aceng Roni dan Sugianto Nangolah, juga anggota DPRD dari Kab Ciamis, Banjar dan Kuningan.
“Sekarang ada nomenklatur mengenai bantuan keuangan yang langsung ke Desa. Dengan adanya ini, harapan kami kepala desa dan perangkatnya bisa merencanakan pembangunan apa yang baik dan dibutuhkan desanya. Setelah itu proposalnya diberikan kepada kami, kami evaluasi dan kami bantu langsung ke rekening desa,” tutur Irfan Kepada Bedanews.com yang menyertai kegiatan hearing ketua DPRD JABAR di Ciamis.
Dengan system ini terlihat telah menggeliatkan pembangunan desa, aula bisa dibangun, jalan setapak didaerahnya bisa dibantu, dan ini langsung tanpa melalui proses-proses APBD Kabupaten Kota, jadi transfer langsung ke rekening desa, ujarnya.
“Inilah system sekarang, yang ingin saya sampaikan dan sedang kita galakan, bahkan kedepan saya harapkan kepala Desa itu bisa membuat perencanaan pembangunan desanya sendiri, dari perencanaan ini yang harus kita evaluasi, karena kalau tingkatannya semakin banyak, semakin banyak juga distorsinya,” kata Irfan.
Tapi lanjutnya, jika ada dari kepala desanya seperti kita tadi langsung menyerap aspirasi dari kepala desa, sekarang kepala desanya akan tahu apa yang mereka butuhkan tahun ini…! Maka ini akan kita berikan bantuan, prosedur aspirasinya sendiri dari kepala desa langsung kepada gubernur dan DPRD Jabar, tuturnya. (hermanto)
