“Presiden hanyalah Mandataris atau petugas rakyat, bukan petugas partai. Sehingga rakyatlah yang menentukan cara bagaimana mereka harus diperintah oleh pemerintah yang mereka bentuk. Karena pada hakikatnya kedaulatan rakyat itu adalah ‘Yang Tertinggi’. Sehingga perwakilan dan penjelmaan seluruh elemen rakyat harus berada di Lembaga Tertinggi di negara,” tuturnya.
Sedangkan sistem ekonomi Pancasila, memberi ruang dan posisi yang kuat kepada negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Serta menguasai cabang produksi penting bagi hajat hidup orang banyak.
“Dalam sistem ini negara benar-benar menggunakan kekayaan alam Indonesia yang merupakan anugerah dari Allah SWT untuk kepentingan cita-cita dan tujuan dari lahirnya negara ini, yaitu kemakmuran rakyat. Bukan diberikan ke orang per orang,” tukas pria asal Bugis yang besar di Surabaya itu.
