DPRD Jabar Soroti Ketidakmerataan Program MBG Hingga Soal Haji Di Indramayu
Kabupaten Indramayu.BEDAnews.com — DPRD Provinsi Jawa Barat menyayangkan masih ada sekolah yang belum mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Indramayu. Tepatnya ada empat sekolah dasar dan satu madrasah ibtidaiyyah di Desa Jayalaksana, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono menyebutkan, adanya ketidakmerataan pelaksanaan program MBG tersebut merupakan implementasi program nasional di daerah yang seharusnya sudah terlaksana secara merata hingga ke pelosok khususnya di wilayah Jawa Barat. Bahkan tidak menutup kemungkinan di wilayah lain di Jawa Barat pun ada sekolah yang belum tersentuh program MBG ini.
“Saya mencatat masih terdapat satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta empat TK atau PAUD yang hingga kini belum tersentuh program MBG, meskipun kebijakan tersebut telah berjalan sejak tahun lalu dan mendapat dukungan penganggaran dari pemerintah pusat hingga daerah,” ujar Ono seusai melakukan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Kedokan Bunder, Desa Jayalaksana, Kabupaten Indramayu, Kamis (29/1/2026).
Ono menilai, percepatan dan pemerataan pelaksanaan program MBG menjadi penting agar tujuan peningkatan pemenuhan gizi peserta didik dapat tercapai secara optimal. Terutama di wilayah yang selama ini belum menerima manfaat program.
“Prinsip pemerataan dan keadilan harus dikedepankan agar seluruh siswa dapat segera menerima program Makan Bergizi Gratis,” tegasnya.
Ono menyatakan, DPRD Provinsi Jawa Barat akan melakukan tindak lanjut untuk koordinasi dengan DPRD Kabupaten Indramayu, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan penyebab belum tersalurnya program MBG dapat segera ditindaklanjuti. Sekaligus mendorong percepatan distribusi dan penetapan skala prioritas bagi wilayah yang belum menerima program tersebut.
“Tentu langkah yang kita ambil harus berkoordinasi dengan pihak terkait bagaimana hal ini bisa terjadi ditengah atau diwilayah lain program MBG ini sudah berjalan,” katanya.
Dorong Penyelesaian Fasilitas Embarkasi Haji Indramayu
Buka persoalan MBG saja, Ono Surono juga mendorong percepatan penyelesaian fasilitas pendukung karena menemukan adanya kendala yang dihadapi sejak tahap perencanaan hingga realisasi fasilitas haji, bahkan ada beberapa infrastruktur yang belum selesai dibangun di Embarkasi Haji Indramayu. Sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pembangunan termasuk kondisi masjid yang masih belum selesai serta jaringan air bersih yang belum berfungsi secara optimal, sehingga perlu segera dituntaskan agar fasilitas dapat dimanfaatkan oleh jamaah haji.
“Pada waktu itu saya sudah meminta secara khusus kepada Bupati Indramayu dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sebagai instansi yang berwenang. Kebutuhan anggarannya sekitar Rp 600 jutaan, dan Gubernur juga siap menyiapkan dana,” ucap Ono.
Ono juga menjelaskan, pencairan anggaran sempat tertunda karena surat rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat belum masuk ke pemerintah provinsi sehingga usulan anggaran tidak sempat diakomodasi dalam perubahan APBD dan calon jamaah dari Embarkasi Indramayu berkurang dari 40 jadi 28 kota.
Selain itu, Ono menambahkan bahwa pembangunan fasilitas tengah berjalan, di mana instalasi saluran air bersih dikerjakan oleh pihak pusat sementara penyediaan air sehingga ke embarkasi akan difasilitasi oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Indramayu.
“Harapannya fasilitas pendukung ini segera diselesaikan dan dapat meningkatkan kenyamanan layanan jamaah haji,” tutup Ono mengakhiri.@haerz
