Di hadapan para akademisi IAPA, Prof. Zudan juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas regulasi agar tidak bersifat victimogenik (merugikan masyarakat/hak publik), dan kriminogenik (berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi).
Ia mencontohkan bagaimana biaya politik tinggi dalam Pilkada seringkali mengorbankan anggaran kesejahteraan masyarakat dan menjebak pejabat dalam praktik korupsi.
“Birokrasi kita membutuhkan teknologi untuk membuat birokrasi lebih sederhana, layanan lebih cepat, dan masyarakat lebih bahagia. Di sinilah peran kampus sangat penting untuk membantu pemerintah. Oleh karena itu, saya mengajak rekan-rekan di kampus untuk membantu pemerintah mendesain perencanaan dan penganggaran yang efektif,” pungkas Prof. Zudan.
Page 4 of 5
