Jakarta, BEDAnews.com
Perjuangan tokoh perintis kemerdekaan RI), H. Baginda Dahlan Abdullah, Perintis kemerdekaan asal Pariaman, Sumatera Barat akan akan di proses oleh Kementerian Soaial untuk diangkat menjadi Pahlawan Nasional. Hal ini terungkap saat diadakannnya Simposium Nasional di Jakarta, (15/3/2017).
Pada Simposium itu, hadir Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI, Hartono Laras yang mengatakan, pihak Kemensos akan memproses H. Baginda Dahlan Abdullah untuk menjadi pahlawan Nasional melalui Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) Kemensos. “Setelah dari sini kita bahas oleh tim dan setelah itu tentu kita sampaikan ke Mensos dan Presiden," kata, Hartono Laras di gedung Caraka Loka, Kemenlu.
Baginda Dahlan dinilai berjasa bagi Tanah Air atas kiprahnya sebagai salah satu pahlawan pergerakan nasional, tokoh pendidikan dan duta besar RI di Irak, Suriah, dan Trans-Jordania pada 12 Mei 1950 silam.
Dahlan meninggal dunia saat mengemban amanah sebagai duta besar RI dan dimakamkan dengan upacara kebesaran di Masjid Syekh Abdul Qadir Jailani di Kota Baghdad, Irak. Makam pria asal Sumatera Barat itu hingga kini menjadi simbol tali persahabatan antara Indonesia dan Irak sebagaimana pernah disampaikan Haji Agus Salim.
"Orang tersebut berjuang dan selama hayatnya, hidupnya, melakukan perjuangan yang memimpin, menggerakkan, dan berdampak nasional," ujar Hartono.
Ia mengapresiasi gelaran simposium dan usulan pemberian gelar pahlawan bagi Baginda Dahlan. Pasalnya, sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, salah satu syarat pengusulan gelar tersebut yakni melalui simposium.
"Ada di UU Nomor 20 Tahun 2009. Tentu salah satu syarat yang harus ditetapkan adalah melalui simposium ini. Kita akan melihat berbagai bahan terkait riwayat perjuangan, kemudian tokoh-tokoh tentu beri pendapat dan dukungan bagi Baginda Dahlan Abdullah," ungkap Hartono.
Karenanya, Kemensos menerima usulan tersebut dan segera memproses bersama tim dari TP2GP. "Jadi ada seleksi, persyaratan, prosedur sudah benar semua, nanti dinilai tim," jelas dia.
Dalam simposium ini, turut hadir putri Baginda Dahlan Abdullah yang juga Profesor Emeritus, Gandasari Abdullah Win; peneliti dari Koninklijik Instituut voor Taal, Land-en Volkenkunde (KITLV) Leiden, Belanda, Harry Poeze; Guru Besar Sejarah UI, Susanto Zuhdi; Guru Besar Sejarah Universitas Andalas (Unand), Mestika Zed.
Lalu, hadir pula Guru Besar Unand, Gusti Asnan; peneliti dan juga penulis buku "H Baginda Dahlan Abdullah" dari Universitas Leiden, Belanda, Suryadi. Selain itu, turut hadir Wakil Walikota Pariaman, Genius Umar; serta Kepala Dinas Sosial Pemprov Sumatera Barat, Abdul Gafar.
“Wij, Indonesiers!”
Sejumlah catatan menyebut, Baginda Dahlan Abdullah merupakan orang Indonesia pertama yang menggunakan kata ‘Indonesia’ dan ‘orang Indonesia’ dalam konteks wacana politik di Negeri Belanda (Elson 2008). Untuk pertama kalinya ia mengucapkan kata itu dalam sebuah ceramah publik yang bernuansa politis dalam acara Indisch Studiecongres dalam rangka lustrum perkumpulan mahasiswa Indologi (Indologenvereeniging) di Leiden pada 23 November 1917.
Berbeda dengan RMA Soorjo Poetro, Dahlan Abdullah menggunakan kata ‘Indonesia’ dalam konteks apa yang disebut oleh Robert E Elson kesadaran sebuah ‘nation-in- process’ dan dalam sebuah kesadaran politik yang murni (a purely political sense).
Dahlan Abdullah yang dikenal orator ulung itu menyebut ‘orang Indonesia’ dalam berbicara tentang ‘kelompok orang Indonesia atau lebih jelasnya para penduduk Hindia Belanda’ dan mengemukakan pendapatnya bahwa ‘kami orang Indonesia (wij, Indonesiers) jelas sekali merupakan penduduk Hindia dan kami punya hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negeri itu.’
Setelah pulang dari Belanda, Baginda Dahlan Abdullah terlibat di banyak kegiatan politik. Dahlan Abdullah dalam Kongres Permoefakatan Perhimpoenan-Perhimpoenan Politiek Kebangsaan Indonesia (PPPKI) di Solo akhir Desember 1929, terlibat dalam pertemuan Boedi Oetomo, Serikat Sumatera (Sumatranen Bond), anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) bersama dengan Muhammad Yamin, BR Motik, dan aktivitas lainnya.
Sebelum ditunjuk Bung Karno menjadi duta besar, Baginda Dahlan Abdullah juga pernah tercatat sebagai Walikota Jakarta tahun 1942 (istilah waktu itu adalah Tokubetu Huku Sitjoo atau Wakil Khusus Balikota Jakarta). Dia juga pernah dipenjara NICA (Netherland Indies Civil Administration) tahun 1945 karena sikapnya tidak mau kompromi dengan pemerintah kolonial.
Kiprahnya dalam dunia pendidikan di Indonesia, antara lain menjadi salah seorang yang ikut mendirikan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta melalui rapat Masyoemi tahun 1945, bersama dengan tokoh besar lain seperti KH. Abdul Wahid, KH. Bisri, KH. Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, KH. Mas Mansur, KH Hasyim, KH. Faried Ma’ruf, KH. Abdul Mukti, KH. Imam Ghazali, Dr. Soekiman Wirjosandjojo, Wondoamiseno, Anwar Cokroaminoto, Harsono Cokroaminoo, Mr. Moch. Roem, dan lainnya. (Zoh)
