Iwan juga menekankan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terbaru, menjaga ketepatan waktu penetapan RKPD, serta meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
“Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan dokumen perencanaan daerah mampu mendukung pencapaian target pembangunan secara efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional,” jelas Iwan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 yang telah melalui seluruh tahapan administratif dan substantif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Seluruh dokumen persyaratan fasilitasi telah diselesaikan dan diunggah melalui SIPD Fasilitasi, sehingga Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan siap mengikuti proses fasilitasi.
