“Sebagai hasil FGD, setiap Kementerian dan Lembaga memiliki komitmen mengawal pembahasan terkait batas wilayah negara RI-Malaysia untuk melakukan pembahasan lanjutan terkait hal ini,” ucapnya.
Rapat ini dibuka dan ditutup oleh Direktur Hukum Perjanjian Kewilayahan, Kementerian Luar Negeri Bapak Andreano Erwin dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial, Kemenkopolhukam, KSP dan K/L lainnya. (Red).
Page 3 of 3
