Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Ditjen Bina Administrasi dan Kewilayahan Kemendagri, Amran, memberikan pandangan terkait dampak perubahan garis batas negara.
Bukan hanya itu, juga kondisi masyarakat yang terdampak serta aspek- aspek yang terkait kewenangan dan hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Ditjen Bina Administrasi dan Kewilayahan, Kemendagri, Arman, rencana tata ruang terkait Kalimantan Utara dan sebatik masih dalam proses revisi.
“Penyesuaian batas wilayah negara ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi Missed match pada dokumen RTR terbaru,” katanya pada aparat koordinasi tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri, belum lama ini.
Pada kesempatan ini juga, Direktur Bina Perencanaan Ruang Wilayah II Kementerian ATR/BPN, Reni mengatakan bahwa, revisi terhadap PP No 21 tahun 2021 sedang berproses dan akan memasukan pembahasan tentang batas wilayah negara.
