Pada rapat tersebut, Ditjen Bina Bangda menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat penyediaan akses internet hingga ke seluruh Kecamatan dan Desa. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menuntut konsistensi data serta keterlibatan lintas sektor.
Dibahas pula peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur digital, di mana menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, pembangunan infrastruktur strategis merupakan kewenangan pusat. Namun, UU Cipta Kerja dan PP Nomor 46 Tahun 2021 membuka ruang partisipasi daerah, terutama dalam penyediaan infrastruktur pasif seperti lahan dan ducting fiber optik.
Pemerataan jaringan internet cepat juga menjadi bagian dari Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029. Berdasarkan data BAKTI Kominfo hingga Mei 2024, sebanyak 6.747 BTS telah dibangun di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Namun, masih banyak wilayah yang belum menikmati layanan internet dasar dengan kecepatan ideal 20–40 Mbps.
