Terkait pendanaan, Chaerul menyoroti masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah pada anggaran pusat. Karena itu, diperlukan upaya mencari alternatif pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan inovatif.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Deputi Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa, integrasi penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan merupakan langkah krusial.
BNPB dan BPBD, kata dia, harus mampu menyediakan data yang akurat dan relevan, mulai dari kajian risiko hingga perencanaan kegiatan, agar dapat diakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.
Di bidang pendanaan, Wedar Haryagung Aji dari Bappenas menekankan bahwa, kemandirian pembiayaan masih menjadi tantangan besar. Saat ini telah dibentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sebagai langkah awal dalam mengoordinasikan berbagai potensi sumber pendanaan kebencanaan.
