Setelah ditetapkan, salinan Peraturan Gubernur wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat tujuh hari setelah penetapan.
Bappeda Provinsi Bali juga diharapkan, menyampaikan matriks tindak lanjut hasil fasilitasi kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah. (Hsn).
Page 4 of 4
