Ia menambahkan, pemerintah pusat melalui Program Tiga Juta Rumah terus mendorong pembangunan hunian bagi MBR. Upaya ini didukung regulasi berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pembiayaan melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Suprayitno juga meminta Pemkab Buol aktif memperkuat pelaporan pembangunan perumahan di wilayahnya.
“Data yang akurat akan menjadi dasar usulan program ke Kementerian PUPR, sehingga kebutuhan nyata masyarakat bisa terakomodasi,” jelasnya.
Dari sisi daerah, Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo mengakui kondisi wilayahnya masih menghadapi tantangan berat.
“Buol masih mencatat angka stunting tertinggi, PAD terendah, hingga tingkat kemiskinan yang juga tertinggi. Sejak pemekaran 25 tahun lalu, kondisi ini belum banyak membaik,” ucapnya.
