Iwan menjelaskan, seluruh kegiatan TP harus melalui rantai perencanaan formal, yakni Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Keputusan Menteri yang menetapkan lokasi penerima, besaran alokasi, serta petunjuk teknis pelaksanaan.
“Tanpa DIPA, tidak ada realisasi keuangan. Selain itu, pelaksanaan TP menuntut pelaporan berlapis, meliputi laporan keuangan melalui SAIBA, laporan aset melalui SIMAK-BMN, serta laporan teknis dan pengadaan melalui SMART, e-Monev, dan RUP/SIRUP,” jelas Iwan.
Iwan menambahkan dokumen pendukung seperti SK Kuasa Pengguna Anggaran, SK PPK dan Bendahara, PBG, NJOP, serta foto progres berikut koordinat GPS perlu disiapkan sejak awal.
Iwan juga menyampaikan hasil kunjungan lapangan di dua daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Di Kabupaten Lebak, sampah yang terkelola baru 17,82 persen, dengan hambatan utama jarak menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang terlalu jauh.













