Lebih lanjut, Yoppy menjelaskan bahwa, skema TP memiliki karakteristik berbeda dari skema hibah berbasis kinerja (Performance-Based Grant), terutama dalam hal penganggaran melalui DIPA kementerian, pengelolaan barang milik negara, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengaturan kelembagaan pelaksana di daerah.
“Diperlukan penyiapan yang matang dan pendampingan terarah,” ujarnya. Lokakarya ini dirancang melalui sesi pleno, pemaparan kebijakan, diskusi interaktif, desk asistensi, verifikasi dokumen, hingga perumusan kesepakatan bersama pusat dan daerah.
Selanjutnya, lokakarya dibuka secara resmi oleh Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Iwan Kurniawan.
Pada sambutannya, ia menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah daerah memenuhi seluruh persyaratan pelaksanaan TP, mulai dari kelembagaan, dokumen administrasi, hingga kepastian lahan dan komitmen pendanaan.













