Selanjutnya, pelaksanaan pembahasan desk urusan yang berlangsung pada 18 hingga 28 Februari 2025. Selanjutnya tahap kedua, diawali dengan acara Arahan dan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada 12 Maret 2025, yang dilanjutkan pembahasan desk tematik kewilayahan dan desk makro yang berlangsung hingga 21 Maret 2025.
“RPJPN tahun 2025-2029 menjadi salah satu fondasi strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan, yang mengarahkan RPJMN serta strategikewilayahan dan tata kelola pelaksanaan pembangunan,” ujar Iwan Kurniawan, selaku Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Ditjen Bina Bangda.
Selain itu, Iwan mengatakan, beberapa konsep perbaikan dan transformasi dalam forum perencanaan pembangunan yang mencakup tahapan proses, substansi pembahasan, timeline, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, serta pendampingan. Hal ini perlu kolaborasi antara PPN/Bappenas dan Kemendagri guna meningkatkan kualitas perencanaan di daerah serta memastikan keselarasan antara perencanaan pusat dan daerah.
