JAKARTA || Bedanews.com – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak sekaligus mendukung pembangunan daerah, masih menghadapi berbagai kendala.
Selain minimnya alokasi anggaran dari Pemerintah daerah, rentang kendali pengelolaan hutan yang terlalu jauh juga menjadi hambatan dalam menekan laju deforestasi.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Edison Siagian, menegaskan, KPH memegang peran strategis dalam pencapaian target nasional penurunan emisi melalui sektor kehutanan lewat program FOLU Net Sink 2030. Program ini menargetkan serapan karbon dari hutan lebih besar daripada emisi yang dilepaskan.
“Kalau KPH berfungsi optimal, dampaknya sangat luas. Bukan hanya menjaga kelestarian hutan, tapi juga mendukung pembangunan daerah, membuka lapangan kerja lewat perhutanan sosial, hingga menjaga kualitas lingkungan yang dirasakan langsung masyarakat,” kata Edison, melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (18/9/2025)
