Iwan juga menegaskan bahwa penyusunan RKPD harus memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi terbaru, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya, serta dilakukan secara terintegrasi melalui SIPD sehingga mendukung proses penganggaran, pengendalian, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan pembangunan secara nasional. “Setelah fasilitasi selesai, Pemerintah Provinsi Papua diminta segera menyempurnakan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 sesuai hasil kesepakatan fasilitasi dan menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat tujuh hari setelah ditetapkan,” imbuh Iwan.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Lukas Christian Sohilait, menyampaikan bahwa RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025–2029. Penyusunannya diselaraskan dengan RPJMN, RKP Tahun 2027, serta berbagai dokumen perencanaan nasional dan daerah sebagai upaya mewujudkan transformasi pembangunan Papua secara terarah dan berkelanjutan.
