Iwan menjelaskan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 harus mengacu pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027. Dalam pedoman tersebut, pemerintah daerah diwajibkan menyelaraskan tema pembangunan daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, target kerangka ekonomi makro nasional, outcome prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta Program Strategis Nasional (Pro-SN) yang mendukung pencapaian Asta Cita Presiden. Selain itu, hasil Rakortekrenbang Tahun 2026 menjadi salah satu rujukan utama dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan daerah agar mendukung sasaran pembangunan nasional secara terpadu.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya kualitas implementasi perencanaan melalui penguatan pengendalian dan evaluasi berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Papua Tahun 2025, capaian realisasi kinerja subkegiatan masih sebesar 60,29 persen sehingga masih memerlukan peningkatan. Pemerintah Provinsi Papua juga didorong untuk memperbaiki kualitas penginputan data keuangan dan capaian Program Strategis Nasional dalam SIPD agar proses evaluasi pembangunan lebih akurat dan mampu menggambarkan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
