Hasil reviu Inspektorat selanjutnya dapat menjadi salah satu bahan bagi Bappeda dalam menyempurnakan rancangan RKPD sekaligus memperkuat kualitas proses fasilitasi RKPD.
Kemendagri juga menekankan pentingnya koordinasi lintas komponen dalam pengembangan SIPD-RI. Substansi perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sementara aspek pengelolaan informasi dan sistem serta penganggaran perlu disinergikan dengan unit terkait di lingkungan Kemendagri. Dengan demikian, perubahan SOTK dapat diterjemahkan secara konsisten dari sisi kelembagaan, perencanaan, penganggaran hingga implementasinya dalam SIPD-RI.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Salatiga didorong untuk segera melakukan simulasi dampak perubahan SOTK terhadap perencanaan dan penganggaran Tahun 2027, sehingga potensi permasalahan dapat diidentifikasi dan diselesaikan sebelum struktur organisasi baru mulai berlaku.
