Langkah ini penting agar pada saat SOTK baru efektif Januari 2027, tidak terjadi program atau kegiatan yang kehilangan perangkat daerah pengampu, duplikasi kewenangan, ketidaksesuaian nomenklatur, maupun hambatan dalam proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan di SIPD-RI.
Selain membahas perubahan SOTK, konsultasi juga membahas penguatan mekanisme e-Reviu berbasis SIPD-RI sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah reviu terhadap Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Pokir perlu dipastikan bersumber dari hasil reses dan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan serta memiliki keterkaitan dengan permasalahan pelayanan publik, sasaran RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan daerah.
