Kemendagri juga mendorong Bappeda untuk mengawal konsistensi dokumen perencanaan, Inspektorat memperkuat fungsi reviu, Bagian Organisasi memastikan kejelasan pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah, serta BPKPD memastikan kesinambungan proses penganggaran sesuai struktur perangkat daerah yang baru.
Melalui fasilitasi ini, Kemendagri berharap perubahan SOTK di Kota Salatiga tidak sekadar menjadi perubahan struktur organisasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat efektivitas kelembagaan, meningkatkan kualitas belanja daerah, menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat konsultasi dihadiri oleh jajaran Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, antara lain Direktur PEIPD, Kasubdit PMIPD, Kasubdit Wilayah II beserta jajaran, serta Pemerintah Kota Salatiga yang terdiri atas unsur Bappeda, BPKPD, Bagian Organisasi dan Inspektorat.
