Penerapan pola pengelolaan keuangan melalui BLUD juga mulai dilakukan di sejumlah daerah, antara lain Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Cilegon dan Kabupaten Bandung.
Skema ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan layanan persampahan yang lebih fleksibel, profesional dan berkelanjutan.
Untuk menjaga keberlanjutan pasca ISWMP, Kemendagri juga mendorong replikasi program pengelolaan sampah hingga tingkat Desa dan kelurahan.
Pendekatan tersebut diarahkan untuk memperkuat pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari sumber, sekaligus memastikan pemerintah daerah menyediakan layanan pengolahan di hilir melalui TPST sesuai kapasitas daerah.
“Keberhasilan pengelolaan sampah di daerah sangat bergantung pada komitmen dan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta partisipasi aktif masyarakat,” tegas Restuardy.
