Banjarmasin, BEDAnews.com
Event Peringatan Hari anti Korupsi seduania, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kalsel) dipimpin Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi) DR. H. Abd Muni, SH, MH bersama LSM turun ke jalan membagikan dan menempelkan stiker anti korupsi kepada para pengguna jalan yang melintas dijalan lambung Mangkurat Banjarmasin, Jumat (8/12/17).
Masih dalam rangkaian kegiatan, selesai membagikan stiker dilanjutkan dengan acara wawancara antara Kajati Kalsel dengan Awak Media diungkapkannya, dalam waktu dekat ini akan menyeret Direktur PDAM Barabai Hulu Sungai Tengah (HST ) berinisial RA, untuk disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Kalsel.
Ditegaskannya, pihak Kejati Kalsel telah menetapkan Direktur Utama PDAM Barabai RA sebagai tersangka dugaan korupsi di Perusahaan Daerah tersebut. Akibat perbuatan tersangka RA tersebut Negara mengalami Kerugian mencapai Rp4,7 Miliar.
Penyidikan kasus dugaan Korupsi yang terjadi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Barabai oleh Kejati Kalsel ini menyangkut penyertaan modal dari Pemerintah Daerah setempat sebesal Rp15 M lebih.
Awalnya, penyelidikan Kasus ini dilakuan oleh pihak Kejaksaan Negeri setempat (Kejari Barabai) pada tahun 2016 setelah menerima laporan dari Tim Pengawas PDAM Barabai mengenai masalah keuangan dengan Total Rp 4.741.187.139 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh manajemen lama. Temuan ini berdasarkan hasil audit oleh Dewan Pengawas dan audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP Kalsel periode 2012-2016.
Pada medio 2017, penyidikan diambil alih oleh Kejati Kalsel, dipenghujung, Kejati kalsel sementara menetapkan RA sebagai tersangka yang tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya.
Dalam event ini, Kajati Kalsel juga menghimbau dan mengingatkan untuk aparat negara agar tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada tindak korupsi, karena saat ini banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mapun media yang siap membongkar jika ada oknum yang melakukan korupsi.
“Selain itu kini kejaksaaan punya alat canggih seperti yang dimiliki KPK dan telah membentuk Tim yang bisa me-OTT pelaku korupsi maka saya minta aparat negara untuk tidak melakukan hal yang merugikan keuangan negara,’’ katanya .
Untuk kasus lainnya yang ditangani oleh Kejati Kalsel yakni masalah uang perjalanan dinas Anggota DPRD Kalsel yang disupervisi KPK dipaparkannya, kini petugas Kejati Kalsel sudah berada di KPK untuk mengumpulkan keterangan ahli, diantaranya ahli hukum pidana dan ahli keuangan daerah. Setelah berhasil mengumpulkan keterangan para ahli tersebut kembali akan di ekspos ke Kejaksaan Agung
“Sebab dalam kasus uang perjalanan dinas ini terdapat dua peraturan, sementara yang dipakai anggota DPRD adalah Peraturan Gubernur, yang besaran lebih dari peraturan Menteri Dalam Negeri,’’ terangnya. Ia juga mengakui saat ini sudah sekitar Rp5 Miliar yang dikembalikan oleh para anggota DPRD tersebut.
“Saya mengharap agar bagi anggota dewan yang belum mengembalikan secepatnya dilaksanakan, sebab kalau tidak, penyidik kejaksaan bisa saja melakukan tindakan menetapkan yang bersangkutan jadi tersangka,’’ pungkasnya. (MN)
