Berdasarkan hal tersebut di atas pemerintah beralasan dengan adanya program tersebut membantu pemasukan daerah dan membantu penyaluran kuota BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Pemerintah juga beralasan bahwa selama ini BBM subsidi banyak dinikmati oleh orang-orang kaya sedangkan masyarakat menengah ke bawah tidak menikmatinya.
Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan program tersebut agar diakses masyarakat. Padahal BBM merupakan kepemilikan umum yang seharusnya bebas diakses oleh masyarakat tanpa membeda-bedakannya dengan cara mudah dan tidak dipersulit.
Meskipun ini akan memicu konflik, pemerintah seolah tidak peduli kepada rakyat.
Akibat diberlakukannya sistem ekonomi kapitalis, sumber energi atau BBM dikelola bukan oleh negara tapi oleh pemilik modal, padahal peralihan fungsi ini akan memicu inflasi dan krisis ekonomi. Negara tetap saja tak peduli apalagi memberi solusi yang menguntungkan rakyat, sehingga negara tidak mampu menekan harga BBM meskipun harga minyak dunia sudah turun.
