Lebih lanjut, Wardatul Asriah mempertanyakan sikap sejumlah politisi PDIP yang kini memprotes kebijakan PPN 12 persen, bahkan meminta Presiden Prabowo untuk membatalkan kebijakan tersebut. “Seakan-akan, mereka lupa akan sejarah. Kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa kebijakan ini lahir ketika PDIP memegang kendali, baik di parlemen maupun di eksekutif. Kenapa kini ada yang mencoba mengaburkan fakta sejarah dan berpura-pura menjadi pahlawan yang menentang kebijakan yang mereka buat sendiri?,” ungkap Wardatul Asriah.
Politisi, menurut Wardatul, seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat daripada terjebak dalam politisasi yang mengaburkan kebenaran. “Masyarakat Indonesia berhak mengetahui kebenaran, jangan biarkan mereka dibingungkan oleh klaim klaim yang bertentangan dengan fakta sejarah. Kebijakan ini tidak bisa di pisahkan dari tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pembahasannya,” tegasnya.
