Oleh: Komjen Pol Prof Dr Chryshnanda D.L (Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian)
JAKARTA || Bedanews.com – Aman belum tentu merasa aman, sebaliknya tatkala ada rasa aman maka keamanan dapat dipastikan ada. Aman karena harus membayar dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipaksakan oleh kelompok-kelompok tertentu rasa aman tidak ada, karena selalu dibayangi rasa was-was/ketakutan/di bawah tekanan/ancaman. Pengamanan yang dipegang/dikuasai oleh preman dan oknum-oknum aparat yang berada di belakang preman sebenarnya mereka tidak mengamankan, melainkan mereka menjadi benalu dengan alasan keamanan/mengamankan. Lagi-lagi wani piro/oleh piro/piro-piro wani (selalu ada pamrih materi).
Apapun alasanya tatkala aman hanya menjadi bungkus pemerasan/penyuapan ini merupakan keamanan semu, karena akan kontra produktif, karena ujung-ujugnya yang harus rela menjadi korban adalah rakyatnya. Keamanan dan rasa aman semestinya menjadi satu kesatuan yang dapat dilihat, diukur, dirasakan adanya peningkatan produktifitas warga masyarakat. Selama masih ada palak memalak, permainan-permainan ilegal, preman dan premanisme rasa aman belum sepenuhnya tercapai. Keamanan dan rasa aman dalam masyarakat yang modern dan demokratis tidak boleh lagi menjadi dasar/alasan siapapun untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum (memeras/menerima suap).
Keamanan dan rasa aman dapat ditandai adanya:
1. Good governance, aparatur yang profesional dan tidak memeras/ menerima suap;
2. Keamanan yang ditangani secara sinergis terpadu dan berkesinambungan;
3. Pelayan kepada publik yang prima;
4. Tingkat keamanan dan rasa aman warga yang cukup tinggi;
5. Penegakkan hukum yang tegas dan berwibawa (tidak KKN/ tidak tebang pilih);
6. Ada board yang merupakan wadah para pemangku kepentingan untuk bekerja sama mencari akar masalah dan menemukan solusi yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak. ***
