Artinya, yang sedang dijalankan adalah semangat penghematan dan efektivitas, bukan semangat populisme berbasis kalkulasi semu seperti membagi-bagi APBD.
Kalkulasi yang dilakukan oleh KDM pun secara hitungan sangat keliru. Jika diasumsikan ada 2 juta kepala keluarga dan masing-masing diberi Rp10 juta per bulan, maka itu setara dengan Rp20 triliun per bulan atau Rp240 triliun per tahun. Ini jauh melampaui total APBD DKI yang hanya Rp91,34 triliun. Jika gagasan KDM dijalankan, maka dengan seketika Jakarta akan langsung Bangkrut!
Artinya, skema tersebut bukan saja tidak realistis, tetapi juga secara fiskal mustahil diterapkan. Hal inilah yang dijelaskan oleh Chico Hakim sebagai Staf Khusus Gubernur DKI, bahwa meskipun niat KDM bisa saja didasari keinginan untuk menyejahterakan rakyat, namun tetap harus berbasis pada kalkulasi dan regulasi yang benar.
