Jika dana publik dibagikan tanpa prinsip keadilan, tepat sasaran dan keberlanjutan, maka akan timbul efek negatif jangka panjang. Masyarakat yang masih dalam usia produktif akan kehilangan motivasi untuk bekerja, belajar, dan berusaha. Ketergantungan terhadap pemberian tunai justru menjadikan masyarakat tidak mandiri, malas dan berpotensi menjadi masyarakat dunggu.
Kondisi tersebut akan semakin memburuk jika kebijakan membagi-bagi dana APBD dilakukan dalam waktu jangka panjang. Dampak paling buruknya yaitu, bisa berujung pada kebangkrutan fiskal daerah karena pengeluaran yang tidak seimbang dengan pendapatan. Kondisi ini akan semakin berbahaya jika tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah.
Sebagai ilustrasi, bayangkan seorang ayah yang kaya raya. Tentu sebagai orang tua yang bertanggung jawab, ia tidak serta-merta membagikan semua hartanya kepada anak-anaknya. Ia lebih memilih menyekolahkan mereka, memberi pelatihan dan membentuk karakter agar mandiri. Sebab, harta yang diberikan tanpa bekal ilmu dan keterampilan akan habis sia-sia dan anak-anak akan tumbuh tanpa kompetensi menghadapi masa depan.
