“Kalau KCJB sudah berjalan tentu ada uang yang masuk melalui tiket. Itu saya kira bisa sharing, mana yang harus kembali ke korporasi dalam hal ini BUMN Indonesia dan Tiongkok maupun ke negara,” ujarnya.
Ketua Fraksi PAN DPRD Jabar ini menyebut, hal tersebut perlu dihitung oleh Pemerintah Pusat dan jangan sampai bergeser dari sumber pembiayaan melalui APBN. Jika bergeser, imbuh Hasbullah, akan berdampak terhadap pengerjaan yang tidak tepat waktu dan kenaikan tarif tiket KCJB.@herz.ad
Page 2 of 2
