Dalam perspektif negara demokrasi, kritik terhadap pejabat publik maupun mantan pejabat publik merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Pasal 28E dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain, kebebasan tersebut tentu harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak boleh melanggar hukum. Oleh karena itu, proses pembuktian melalui mekanisme peradilan menjadi penting untuk menentukan apakah pernyataan yang disampaikan para tersangka merupakan bentuk kritik, dugaan yang disampaikan berdasarkan keyakinan tertentu, atau justru memenuhi unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penyidik.
Menariknya, dalam perkara yang sama, tiga tersangka lainnya, yaitu Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis dan Rismon Sianipar, telah memperoleh penghentian penyidikan melalui mekanisme restorative justice dan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Fakta tersebut menunjukkan bahwa, penyelesaian perkara di luar jalur penghukuman tetap dimungkinkan sepanjang memenuhi syarat dan mendapatkan persetujuan para pihak.
