KAB. BANDUNG || bedanews.com — Untuk memaksimalkan pengelolaan sampah lebih baik tidak di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tapi tersendiri atau dijadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga anggaran yang tersedia, dikatakan Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana, bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
Bahkan legislator yang akrab disapa Kang Toni itu sudah meminta ke Bappeda untuk segera melakukan kajian seputaran perubahan status Bidang Pengelolaan Sampah menjadi BUMD termasuk pandangan dari berbagai aspek yang memungkinkan terwujudnya hal teraebut.
Kang Toni juga mengharapkan dari kegiatan City Sanitation Summit yang merupakan bagian kesepakatan Perangkat Daerah tidak menjadikan seremonial yang hanya saat itu dikerjakan tapi selanjutnya terjadi lagi penumpukan sampah.
“Bahkan saat ada kunjungan Presiden, Bapak Jokowi, mendadak Pasar Baleendah dua hari menjelang kedatangannya sudah bersih dari sampah. Dua tiga hari kemudian sampah menumpuk lagi yang hingga kini belum juga di angkut” katanya di Ruang Fraksi, Selasa 27 Juni 2023.
Anggaran untuk pengelolaan sampah itu cukup besar, lanjutnya, mencapai sebesar Rp40 miliar, sementara bidang-bidang lainnya di DLH kecil-kecil, dan kalau tidak salah hanya sebesar Rp1 miliar saja. Namun dari aspek SDM yang tidak tersedia sangat tidak memadai. Sebab untuk mengelola sampah harus benar-benar ahlinya.
Mengenai keberadaan Bank Sampah, disebutkannya, masih juga belum maksimal untuk menanggulangi sampah. Karena kurangnya kerjasama dengan masyarakat dalam memilah dan memilih sampah. Dampaknya adalah banyak tumpukan-tumpukan sampah yang harus diangkut.
Kang Toni tidak memungkiri kalau keberadaan armada pengangkut sampah yang tidak memadai juga masalah ketidakberadaanya TPA sehingga menjadi kendala yang signifikan dalam upaya penanggulangan sampah.
Malah ia menyayangkan kalau retribusi sampah keluarga atau perumah tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Padahal dari retribusi sampah keluarga ada kemungkinan memperoleh pendapatan setengahnya dari anggaran yang diselenggarakan. Tentunya masalah itu harus disosialisasikan kepada RT/RW agar dalam pelaksanaannya bisa optimal.
“Kita sudah mengajukan permohonan perubahan Bidang Pengelolaan Sampah ke Bappeda agar menjadi BUMD, tujuannya supaya anggaran yang tersedia bisa maksimal,” pungkasnya.***
