Kang DS menambahkan, selama ia menjabat sudah berhasil memperoleh 130 penghargaan. Itu merupakan bukti kalau semua PNS Pemkab Bandung bisa bekerja sesuai dengan proporsinya serta Tugas Pokok dan Fungsinya. Karena memang pada dasarnya semua PNS itu adalah pelayan yang mempunyai tugas dan kewajiban melayani masyarakat.
Sayangnya ketika wartawan meminta data nama pejabat baru yang dilantik, oleh pihak BKSDM ditolak dengan alasan kepentingan apa karena yang dilantik PNS bukan umum jadi tidak bisa diberikan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bandung, H. Osin Permana, menyatakan sangat prihatin dengan kejadian itu. Menurutnya prilaku pejabat BKPSDM itu berindikasi menutupi keterbukaan informasi publik. Sebab pelantikan 420 PNS itu bukan merupakan data yang harus disembunyikan sedemikian rupa melainkan harus diketahui masyarakat luas.
