Jakarta, BEDAnews.com
Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) DKI Jakarta Kamsul Hasan menegaskan, perlu komitmen kuat dari semua pemangku kebijakan dan kalangan industri media massa untuk memberantas wartawan dan media massa abal-abal.
Berdasarkan data Dewan Pers, hingga 2015 ada lebih kurang 100.000 orang di seluruh Indonesia yang mengaku wartawan (jurnalis). Namun, dari jumlah itu, baru 7 persennya atau sekitar 7.000 wartawan yang telah mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW).
Menurut Kamsul Hasan, lambannya sertifikasi wartawan selain karena soal biaya yang mahal, juga akibat lemahnya payung hukum UKW. Sebab, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, undang-undang hanya mewajibkan wartawan memiliki dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang disepakati bersama dan Dewan Pers.
”Perlu komitmen bersama seluruh pemangku kebijakan, Dewan Pers, kalangan industri pers, dan wartawan untuk memberantas wartawan dan media massa abal-abal ini,” ujar Kamsul Hasan saat menjadi pembicara pada Silaturahim Wartawan Jakarta Antisipasi Pers Abal-abal di kantor PWI DKI Jakarta, Gedung Prasada Sasana Karya, Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Jumat (20/2), yang dihadiripuluhan wartawan dari berbagai media massa. Pembicara lain adalah Redaktur Pelaksana (Redpel) Jurnal Prisma dan mantan anggota Dewan Pers (2010-2013), Agus Sudibyo.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pers Bagir Manan menyampaikan keprihatinan tentang makin maraknya wartawan dan media massa abal-abal, saat menyampaikan pidato Hari Pers Nasional (HPN) 2015 di Batam, Kepulauan Riau, 9 Februari lalu.
”Sampai saat ini tidak ada kewajiban wartawan bersertifikasi yang diatur UU. Kalaupun ada peraturan Dewan Pers. Perusahaan pers wajib mempekerjakan wartawan bersertifikasi, sifatnya bukan perintah yang harus dilaksanakan. Dari 19 grup perusahaan pers di Indonesia, baru 2 perusahaan pers saja yang meratifikasinya, 17 lainnya dengan berbagai alasan belum melakukannya,” ucap Kamsul Hasan.
Sementara itu, Agus Sudibyo mengatakan, makin maraknya wartawan dan media massa abal-abal di seluruh wilayah Indonesia, salah satu faktornya adalah hubungan industrial antara wartawan dan perusahaan pers tidak berjalan dengan baik.
”Banyak wartawan yang menerima gaji kecil di bawah upah minimum regional atau upah minimum provinsi (UMR/UMP). Akibatnya, mereka mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan berbagai cara,” katanya.
Tidak sedikit wartawan yang memeras narasumber. ”Saya baru saja pulang dari Kolaka, Sulteng. Di sana banyak sekali orang yang mengaku wartawan, lalu datang ke kepala desa/ lurah, tanya sana-sini terkait program pembangunan.
”Saya khawatir pengucuran anggaran dana desa yang jumlahnya fantastis itu bisa menyuburkan praktik wartawan abal-abal,” kata Agus.
Terminologi wartawan abal-abal menurut Agus adalah wartawan yang tidak punya media massa, tetapi melakukan kegiatan jurnalistik untuk mencari sesuap nasi. Tidak punya media, tetapi bekas wartawan atau punya media, tetapi tidak terbit rutin.
Bahkan sebelumnya, Ketua Dewan Pers Bagir Manan menyampaikan keprihatinan tentang makin maraknya wartawan dan media massa abal-abal, saat menyampaikan pidato Hari Pers Nasional (HPN) 2015 di Batam, Kepulauan Riau, 9 Februari lalu. (MR/AK)
