Hunian yang asri, indah dan nyaman adalah dambaan setiap orang. Kampung yang bersih, drainase bagus, sanitasi air bersihnya memadai, pepohonan nan hijau, udara segar, pemukiman yang menarik adalah kampung harapan setiap masyarakat. Namun apa jadinya jika beberapa daerah di Jabar masuk kategori kampung kumuh? Tentu realitas ini bertentangan dengan apa yang diharapkan.
Atas kondisi tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menginisiasi program Bedah 1000 Kampung Untuk mengurangi wilayah kumuh ini. Sebagai realisasinya beberapa kampung kumuh terpilih untuk dibedah.
Sebagaimana yang dilansir oleh ayobandung.com (25 November 2020) Kampung Cileutik RT 05 RW 10 Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, terpilih dalam proyek yang digagas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung. Berbarengan dengan bedah kampung di tempat lainnya, seperti Kampung Wangun Desa Pasirmulya, Banjaran, Kampung Cilodong, Paseh, Kampung Cibuluh, Pangalengan.
Sebelum tahun 2017 Cileutik merupakan kampung kumuh dan jorok. Siapa pun yang sudah mengunjunginya pasti akan malas untuk datang lagi. Dari 40 kepala keluarga yang menghuninya hanya ada satu tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK). Itu pun tidak layak pakai, dindingnya terbuat dari karung yang ditempel-tempel. Kondisi ini disampaikan oleh Ibu Iis Sutiarsih, Kepala Desa Pananjung. Kampung ini juga ditata dari segi infrastruktur jalan, listrik, penataan lingkungan permukimannya, termasuk perbaikan-perbaikan rumah tidak layak huni. Kini, Kampung Cileutik menjadi salah satu kampung wisata di Kabupaten Bandung. Banyak wisatawan yang berkunjung untuk sekadar botram atau foto-foto bareng. Terutama setiap hari Sabtu dan Minggu.
Patut diapreasiasi bahwa program Bedah 1000 Kampung ini digagas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam mendapatkan tempat tinggal layak huni. Akan tetapi kawasan kumuh tidak hanya kondisi rumah saja yang tidak layak melainkan masyarakatnya juga yang kurang sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang rendah dan ekonomi yang kurang. Sehingga pihak pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraannya. Baik dari tingkat pendidikannya, taraf sosialnya, maupun kemudahannya untuk mendapatkan pekerjaan.
Namun yang terjadi saat ini, langkah penyelesaian pemerintah hanya mengarahkan kawasan kumuh menjadi sarana yang bersifat komersil. kampung-kampung tersebut disulap menjadi tempat wisata yang menarik wisatawan untuk berkunjung. Tidak sedikit wilayah yang telah dibedah (diperbaiki) lalu diperindah, dipercantik, agar memiliki daya jual sebagai tempat wisata.
Padahal di balik penyelesaian ini ada hal yang membahayakan. Karena tempat-tempat wisata biasanya akan mengundang wisatawan, baik dalam ataupun luar kota bahkan manca negara. Mereka datang tidak hanya berkunjung tetapi juga dengan membawa berbagai gaya hidup yang berbeda-beda. Hal ini Sangat berpotensi bahwa kelak akan mempengaruhi penduduk setempat yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai akhlak yang baik.
Selain itu wisata pada umumnya adalah sarana untuk hiburan, bersenang-senang, menghilangkan kejenuhan karena aktivitas yang padat, ataupun sekadar mengurangi stress. Hal tesebut tidak salah Jika dilakukan tanpa berlebihan dan melalaikan dari penyelesaian akar permasalahan. Akan tetapi yang menjadi masalah saat ini ketika wisata jadi pengalihan dari penyelesaian permasalahan sesungguhnya. Masyarakat diarahkan untuk mengejar keuntungan dan kebahagiaan yang besifat materi semata. Sehingga mereka jauh dari nilai-nilai ruhiyah (agama).
Dalam masyarakat yang menganut sistem kapitalis, aturan agama dipisahkan dari kehidupan. Sehingga agama hanya ditempatkan sebagai pengatur dalam ibadah saja. Sementara kebahagiaan diukur dari seberapa besar mendapatkan kenikmatan dunia yang bersifat materi, dan standar perbuatannya adalah manfaat. Maka tidak heran jika sektor pariwisata pun dilirik sebagai sarana untuk menambah sumber pendapatan. Sebab di sana tampak ada peluang untuk mendapatkan keuntungan materi dan manfaat, tanpa mempertimbangkan hal lain.
Kondisi ini berbeda dengan sistem Islam. Kebahagiaan diukur dari keridhaan Allah Swt. Sehingga yang menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan aktivitas adalah perintah dan larangan-Nya. Hiburan bagi masyarakat Islam merupakan sarana untuk lebih mendekatkan diri terhadap Allah Swt. Bukan hanya bersenang-senang, lebih jauh dari itu untuk meningkatkan kualitas keimanan dan katakwaan kepada-Nya. Dalam hal ini salah satu yang bisa dilakukan dengan tadabur alam yang penuh keindahan sehingga muncul rasa takjub akan keagungan Allah Swt. sebagai zat yang Maha Pencipta.
Begitupun dari sisi kepemimpinan dalam Islam. Pemimpin merupakan pelayan bagi rakyat. Dia bertanggung jawab terhadap semua urusan rakyatnya. Termasuk dalam urusan penyediaan tempat tinggal yang layak, harus dipenuhi prasyarat sebagai tempat yang pantas dihuni oleh manusia dari sisi kesehatan dan kenyamanan.
Dalam Islam kepala negara adalah orang yang bertanggung jawab atas urusan rakyatnya, sebagaimana sabda Rasul saw,
“Imam (Khalifah) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari)
Dalam sejarah peradaban Islam, negara amat memperhatikan perumahan yang layak untuk rakyatnya. Setelah Rasulullah saw. hijrah, di Madinah bangkit sebuah gerakan pembangunan yang sangat luas, bahkan menjadi industri bangunan yang mendapat perhatian kaum muslim.
Hal ini terdorong ketika melihat kaum Muhajirin yang membutuhkan tempat tinggal di Madinah. Rasulullah saw. sebagai kepala negara menggariskan beberapa langkah dan menentukan beberapa distrik di mana mereka akan membangun rumah-rumahnya. Bahkan bahan-bahan bangunan yang digunakan dari sumber daya alam yang ada di sana ketika itu, berupa tanah liat, batu bata merah, dan pelepah kurma.
Perbuatan Rasulullah saw. ini membuktikan bahwa beliau sebagai kepala negara mengelola secara langsung dalam penyediaan rumah layak huni untuk rakyatnya.
Bukan hanya untuk rakyat miskin, tetapi siapa saja yang membutuhkan akan dibantu dan ditangani secara langsung. Pemenuhan kebutuhan pokok itu pun dipenuhi negara bagi orang per orang, bukan kebutuhan komunal.
Adapun terkait anggaran yang digunakan untuk membangun perumahan untuk rakyat ini, maka Rasulullah saw. mencontohkan kepada kita bahwa pembiayaan pembangunan diambil dari kas negara (baitul mal) dan bersifat mutlak. Sumber-sumber pemasukan serta pintu-pintu pengeluarannya berdasarkan ketentuan syariat. Artinya tidak dibenarkan menggunakan konsep anggaran berbasis kinerja apa pun alasannya. Sehingga kapan pun rakyat membutuhkan bantuan, negara siap. Masyarakat yang butuh bantuan untuk merenovasi rumahnya yang tidak layak huni, bisa segera dibantu negara, tanpa harus berbelit-belit dalam pengurusannya.
Demikianlah syariat Islam dalam menjamin kebutuhan rumah layak bagi rakyat. Tidak diarahkan sebagai tempat yang bersifat komersil. Akan tetapi semata-mata karena kewajiban pemimpin dalam memenuhi salah satu kebutuhan pokok rakyatnya. Oleh sebab itu, apa-apa yang telah dicontohkan Rasulullah saw. wajib kita ambil, jika kita menginginkan kehidupan yang sejahtera dan berkah. Allah Swt. berfirman:
“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan”. (QS Al-A’raf [7]: 96). Wallahu a’lam bi shawab.
